Skip to content

Berlakukah Pasal 1669 KUH Perdata Terhadap Hibah Saham

December 26, 2011

Saham adalah bagian dari permodalan suatu perseroan terbatas, menurut ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham juga benda bergerak tak bertubuh/tak berwujud yang dapat dikategorikan sebagai piutang atau hak tagih dari pemegangnya terhadap perseroan terbatas yang menerbitkan saham tersebut, sehingga kriteria saham sebagai benda bergerak tak bertubuh/tak berwujud menurut ketentuan Pasal 511.3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (“KUH Perdata”) terpenuhi.

Memang betul bahwa sebagai benda (bergerak tak bertubuh) saham dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain oleh pemegangnya dengan cara hibah, hal mana tidak dilarang oleh UUPT. Akan tetapi, bukan masalah apakah saham tersebut dapat dihibahkan atau tidak, akan tetapi berlakukah ketentuan Pasal 1669 KUH Perdata terhadap hibah saham tersebut.

Pasal 1669 KUH Perdata berbunyi:

Het is aan de schenker geoorloofd zich het genot of vruchtgebruik van geschonkene, roerende of onroerende goederen te zijnen eigen voordeele voor te behouden, of daarover ten behoeve van een ander te beschikken; in welke gevallen, de bepalingen van den tienden titel van het tweede boek van dit Wetboek zullen moeten worden in acht genomen.

Terjemahan bahasa Indonesia dari Pasal 1669 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberi hibah diperbolehkan untuk tetap mempertahankan kenikmatan atau hak pakai hasil dari barang-barang bergerak maupun tak bergerak yang dihibahkan baik untuk kepentingannya sendiri, atau menetapkannya bagi kepentingan pihak lain; dalam hal-hal mana, ketentuan-ketentuan dari titel kedua dari buku kedua dari Kitab Undang-undang ini harus diperhatikan.

[Penebalan dan pemberian garis bawah oleh penulis].

Ketentuan Pasal 1669 ini:

  • mengijinkan pemberi hibah untuk:
  1. mempertahankan kenikmatan atau hak pakai hasil yang terbit dari objek hibah bagi dirinya sendiri; atau
  2. menetapkan hal tersebut untuk kepentingan pihak lain;
  • dengan ketentuan bahwa objek hibah adalah barang-barang (bergerak atau tak bergerak) [(roerende of onroerende] goederen].

Penebalan dan pemberian garis bawah pada kata “goederen” atau “barang-barang” sengaja dilakukan mengingat bahwa Pasal 499 KUH Perdata membedakan antara “benda” (zaken), “barang” (goederen) dan “hak” (regten/rechten). Seluruh benda yang bertubuh/berwujud adalah barang dan seluruh benda yang tak bertubuh/tak berwujud adalah hak. Saham adalah benda bergerak tak bertubuh/tak berwujud. Sertifikat saham berfungsi hanya sebagai bukti kepemilikan atas saham tersebut yang (i) merupakan bagian dari permodalam perseroan terbatas dan juga sebagai hak tagih (hak kebendaan) dari pemegangnya terhadap perseroan terbatas.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Pasal 1669 KUH Perdata oleh karenanya tidak berlaku bagi hibah saham.

Lebih lanjut, sebenarnya yang ingin saya bahas di sini adalah apakah pemberi hibah saham diperkenankan untuk:

  1. mempertahankan kenikmatan atau hak pakai hasil yang terbit dari objek hibah bagi dirinya sendiri; atau
  2. menetapkan hal tersebut untuk kepentingan pihak lain;

sedangkan menurut ketentuan Pasal 52 UUPT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

  • menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  • menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  • menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Hak-hak tersebut adalah kenikmatan atau hak pakai hasil yang lahir dari saham yang menurut ketentuan UUPT tidak dapat dicabut dari pemilik yang namanya tercatat sebagai pemegang saham (vide Pasal 48.1 UUPT). Dengan demikian, seandainya toch Pasal 1669 KUH Perdata menggunakan istilah zaken (benda) yang juga meliputi hak (rechten), Pasal 1669 KUH Perdata tetap tidak berlaku terhadap hibah saham, karena terhadap kedudukan UUPT dalam hubungannya dengan KUH Perdata berlaku asas lex specialis derogat legi generali.

Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan di atas menyebabkan lahirnya lembaga trust (common law dual ownership) atau nominee arrangement terselubung yang tidak dikenal dan tidak diperkenankan dalam hukum (perseroan) Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian sederhana di atas, saya berpendapat bahwa Pasal 1669 KUH Perdata TIDAK berlaku terhadap hibah saham.

  1. mempertahankan kenikmatan atau hak pakai hasil yang terbit dari objek hibah bagi dirinya sendiri; atau
  2. menetapkan hal tersebut untuk kepentingan pihak lain;
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: