Skip to content

Berlakukah Business Judgment Rule di Indonesia?

September 11, 2010

Ini adalah tulisan sederhana yang memerlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam untuk penyempurnaannya. Akan tetapi tulisan ini hanya merupakan awal dari suatu pembuktian sederhana secara akademis bahwa banyak sekali pemahaman yang keliru tentang anggapan akan keberlakuan Business Judgment Rule di Indonesia.

Dalam membimbing mahasiswa-mahasiswa saya menyusun thesis Magister mereka, sering kali saya mendengar mereka mengatakan bahwa Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97.3 dan 97.5, menganut suatu konsep hukum Anglo-American law “business judgment rule“.

Apakah business judgment rule tersebut dan bagaimana sebenarnya bunyi Pasal 97.3 dan 97.5 dari Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)?

Business Judgment Rule

Menurut Wikipedia:

The business judgment rule is an American case law-derived concept in corporations law whereby the “directors of a corporation . . . are clothed with [the] presumption, which the law accords to them, of being [motivated] in their conduct by a bona fide regard for the interests of the corporation whose affairs the stockholders have committed to their charge” and whereby a court will refuse to review the actions of a corporation’s board of directors in managing the corporation unless there is some allegation of conduct that the directors violated their duty of care to manage the corporation to the best of their ability. The burden is on the party challenging the decision to establish facts rebutting the presumption.

Menurut Kamus Hukum (Legal Dictionary – the Free Dictionary by Farlex)

A legal principle that makes officers, directors, managers, and other agents of a corporation immune from liability to the corporation for loss incurred in corporate transactions that are within their authority and power to make when sufficient evidence demonstrates that the transactions were made in good faith.

Menurut Kamus Hukum lain lagi (yourdictionary.com):

The legal doctrine that a corporation’s officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporation so long as the decision was within the officers’ or directors’ discretionary power and was made on an informed basis, in good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the corporation’s best interest.

Dari apa yang disebutkan dalam Wikipedia dan kamus-kamus hukum tersebut di atas, dikatakan bahwa menurut business judgment rule, Direksi suatu perusahaan (corporation) diperlengkapi dengan anggapan (presumption) yang diberikan oleh hukum kepadanya, bahwa mereka senantiasa dianggap menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik (bona fide) untuk kepentingan perusahaan, yang segala urusannya telah dipercayakan oleh para pemegang saham kepada Direksi tersebut. Hal ini sungguh sangat berbeda dari apa yang diatur dalam Pasal 97.3 dan 97.5 UUPT yang berbunyi:

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penug secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam konsep Business Judgment Rule menurut hukum Angl0-America sebagaimana tersebut di atas, dari awal (anggota) Direksi sudah dianggap menjalankan tugas-tugas pengurusannya dengan prinsip itikad baik dan penuh kehati-hatian, dan karena memang menurut pandangan bangsa Anglo-Amerika bahwa dalam menjalankan setiap bisnis, roda berputar adalah wajar, sehingga segala keuntungan dan kerugian adalah akibat wajar dari perputaran dunia usaha, oleh karenanya, bilamana konsep Business Judgment Rule diterapkan di Indonesia, maka (anggota) Direksi tidak dapat dipersalahkan atas segala kerugian yang diderita oleh Perseroan kecuali bilamana dapat dibuktikan oleh pihak ketiga bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan (anggota) Direksi yang bersangkutan. Dengan kata lain, beban pembuktian mengenai keasalahan (anggota) Direksi terletak pada pihak yang mendalilkan adanya kesalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Acara Perdata Indonesia.

Akan tetapi, Pasal 97.3 dan 97.5 UUPT menghapuskan anggapan awal tersebut dan, oleh karenanya, sejak awal (anggota) Direksi sudah harus dianggap bertanggung-jawab atas segala kerugian yang diderita Perseroan, kecuali (anggota) Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum pembuktian, beban pembuktian terletak di pundak (anggota) Direksi tersebut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah [sistem pembuktian terbalik].

Persamaan antara konsep Business Judgment Rule dengan ketentuan-ketentuan Pasal 97.3 dan 97.5 UUPT adalah bahwa (anggota) Direksi akan terbebas dari tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh Perseroan sebagai akibat dari tindakan pengurusannya bilamana tindakan pengurusan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi, itikad baik yang harus dibuktikan tersebut, pembuktiannya dilakukan dengan cara yang berbeda dan oleh pihak yang berbeda, di mana dalam konsep Business Judgment Rule dengan adanya itikad baik tersebut, pihak ketiga yang hendak menggugat (anggota) Direksi harus membuktikan adanya itikad tidak baik (anggota) Direksi, sedangkan menurut Pasal 97.3 dan 97.5 UUPT (anggota) Direksi yang harus membuktikan bahwa dirinya menjalankan tindakan pengurusan dengan itikad baik dalam menghadapi tuntutan terhadapnya.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Business Judgment Rule tidak sama dengan ketentuan Pasal 97.3 dan 97.5 UUPT.

Catatan:

Di Australia, Pemerintah Australia bahkan mengusulan untuk memperluas jangkauan dan cakupan konsep Business Judgment Rule untuk memberikan perlindungan lebih besar lagi bagi (anggota) Direksi. Baca artikel terkait dengan klik di SINI.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: