Skip to content

Haatzaai Artikelen dalam Pemerintahan Presidentiil

August 14, 2010

Pernah mendengar istilah haatzaai artikelen? Haatzaai artikelen adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht  voor Indonesie, Koninklijk Besluit van 15 October 1915 Nr. 33, Staatsblad 1915 -732, jis 1917-497, 1917-645 — in werking getreden op 1 Januari 1918) tentang penyebaran kebencian sebagai akibat dari penghinaan terhadap Martabat Kerajaan.

Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) diundangkan pada tahun 1915 dan berlaku pada tahun 1918 di Indonesia, Indonesia masih belum merdeka dan berada di bawah kolonialisme Pemerintah Kerajaan Belanda.

Latar Belakang

Sejak tahun 1806, Negeri Belanda berubah bentuk pemerintahannya dari Republik (Bataafse Republiek), yang menggantikan Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dengan bentuk pemerintahan Monarki di bawah Raja Louis Napoleon (adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte) dengan nama Koningrijk Holland. Kemudian, Koningrijk Holland dijadikan negara vassal di bawah suzerainty (suzereiniteit) Kekaisaran Perancis hingga ambruknya Kekasisaran Perancis di tahun 1813.

Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772 – 1843), putra sulung Erfstadhouder (Kepala Negara Republik dengan sistem pewarisan) terakhir Pangeran Willem V van Oranje-Nassau, diundang oleh para pemimpin Belanda untuk kembali dari pengasingan di Inggris dan menerima Mahkota Belanda. Sebelumnya, Pangeran Willem Frederik adalah seorang Vorst (Pangeran berdaulat) dari Kepangeranan Nassau-Oranje-Fulda di Jerman. Pangeran Willem Frederik dinobatkan menjadi Soeverein Vorst der Nederlanden pada tahun 1813, jabatan tersebut ditampuknya hingga tahun 1815. Dengan digabungkannya Belgia (Oostenrijkse Nederlanden) dengan Belanda (dahulu Spaanse Nederlanden) dan sejak Kongres Vienna tahun 1815, Pangeran Willem Frederik menjadi Raja Belanda yang pertama dari Dinasti Oranje-Nassau dengan nama Raja Willem I. Sekaligus ia mendapatkan Mahkota Luxembourg sebagai kompensasi pribadi atas hilangnya Mahkota Nassau-Oranje-Fulda. Di Luxembourg Pangeran Willem Frederik menjadi Groothertog (Grossherzog/Grand Duke/Grand Duc). Nama dan gelar lengkapnya adalah: Zijne Majesteit Willem I, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxembourg, Hertog van Limburg.

Belgia memisahkan diri pada tahun 1830/1831 dan mengundang Pangeran Leopold Joris Christiaan Frederik (1790 – 1865) dari Dinasti Sachsen-Coburg-Saalfeld (sejak 1826 Sachsen-Coburg und Gotha) untuk menerima Mahkota Belgia dan menjadi Raja Leopold I. Raja Leopold I menikah dengan Putri Mahkota Britania Raya, Putri Charlotte Augusta dari Dinasti Hanover, yang pernah bertunangan dengan Pangeran Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (putra sulung Raja Willem I, – Raja Willem II). [Kalau Putri Charlotte Auguste tidak meninggal dunia, maka dialah yang akan menjadi Ratu Britania Raya dan bukan Ratu Victoria. Raja Leopold I kemudian menikah lagi dengan Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle dari Dinasti Orleans, putri Raja Louis Philippe. Raja Willem II menikah dengan Putri Agung Anna Paulowna Romanova dari Dinasti Romanov-Hostein-Gottorp, putri dari Tsar Paul I.]

Di Negeri Belanda dan Luxembourg, Raja Willem I bertahta hingga tahun 1840 dan digantikan oleh Raja Willem II, putra sulungnya. Pada tahun 1839 di Negeri Belanda, pemikiran tentang pembatasan kekuasaan absolut Raja sudah disebar-luaskan.

Amandemen Konstitusi Kerajaan Belanda dilakukan di bawah negarawan Jan Rudolph Thorbecke dan Konstitusi Kerajaan Belanda yang baru (diundangkan pada tahun 1848) dengan beberapa butir perubahan sebagai berikut:

  • invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijk, de koning is onschendbaar (pemberlakuan pertanggung-jawaban politik ministerial: para menteri yang bertanggung-jawab, Raja tidak dapat diganggu-gugat);
  • rechtstreekse verkiezing van Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten op grond van het censuskiesrecht (pemilihan langsung Majelis Rendah, Dewan-dewan Kota dan Lembaga Perwakilan Provinsi atas dasat undang-undang pemilihan sensus);
  • indirecte verkiezing van de Eerste Kamer waarbij alleen de rijksten uit iedere provincie lid kunnen worden (pemilihan tak langsung Majelis Tinggi di mana hanya yang terkaya dari masing-masing provinsi yang dapat menjadi anggota);
  • openbaarheid van vergaderingen van alle vertegenwoordigende organen (keterbukaan rapat-rapat organ-organ perwakilan);
  • mogelijkheid om de Kamers te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven (kemungkinan pembubaran Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dan pelaksanaan pemilihan umum baru);
  • invoering van het recht van amendement voor de Tweede Kamer (pemberlakuan hak amandemen bagi Majelis Rendah);
  • de Tweede Kamer krijgt het recht onderzoek te (laten) doen (enquêterecht) (Majelis Rendah mendapatkan hak angket);
  • beide Kamers krijgen inlichtingenrecht (recht op informatie) (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah memiliki hak atas informasi)
  • de begroting wordt niet meer tweejaarlijks maar jaarlijks vastgesteld, ook daarbij geldt het recht van amendement (anggaran tidak dilakukan per dua-tahunan, akan tetapi tahunan, juga kemuduan berlaku hak amandemen);
  • het parlement krijgt meer invloed op het koloniale beleid: jaarlijks moet een koloniaal verslag worden uitgebracht, de koning heeft niet meer alleen het opperbestuur (parlemen memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan kolonial: setiap tahun harus ada laporan kolonial yang disampaikan, Raja tidak lagi pemilik kekuasaan tertinggi;
  • vrijheid van onderwijs (kebebasan pendidikan);
  • vrijheid van vereniging en vergadering (kebebasan berserikat dan berkumpul);
  • de koning heeft geen invloed meer op besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk (Raja tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan-keputusan Gereja Katholik Roma);
  • een andere procedure voor herziening van de Grondwet (suatu prosedur lain bagi revisi Undang-undang Dasar).

Sejak tahun 1848, kekuasaan Raja menjadi sangat terbatas dan Raja tidak mempunyai kekuasaan eksekutif dalam arti yang sebenarnya sehingga Raja hanya menjalankan fungsi Kepala Negara dan simbol persatuan bangsa, sehingga Raja tidak dapat diganggu-gugat, disakiti ataupun dihina (onsechendbaar).

Wetboek van Strafrecht der Nederlanden

Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda (kini Indonesia) memuat ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana kejahatan terhadap (a) Negara, (b) Martabat Kerajaan dan – di Indonesia, (c) Martabat Gubernur Jenderal).

Ketentuan hukum tersebut termuat dalam Pasal-pasal 104 – 129 (terhadap Negara), dan 130 – 139 (terhadap Martabat Kerajaan dan Gubernur Jenderal).

Penyerangan fisik terhadap Raja (Koning), Ratu yang memerintah (regerende Koningin) atau Wali Raja (Regent) (Pasal 104) dan terhadap Gubernur Jenderal (Pasal 105) adalah tindak pidana kejahatan terhadap Negara. Penyerangan fisik terhadap Permaisuri, suami Ratu yang memerintah atau ahli waris tahta adalah tindak pidana kejahatan terhadap Martabat Kerajaan.

Haatzaai Artikelen

Pasal-pasal tentang penyebaran kebencian (haatzaai artikelen) terhadap Martabat Kerajaan diatur dalam

  • Pasal 134 tentang “opzettelijke belediging den Koning of der Koningin” (penghinaan yang disengaja terhadap Raja atau Ratu);
  • Pasal 135 “opzettelijke belediging den gemaal der regerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Koninklijk Huis of den Regent” (penghinaan yang disengaja terhadap suami Ratu yang memerintah, ahli waris tahta, anggota Keluarga Kerajaan atau Wali Raja); dan
  • Pasal 136 “opzettelijke belediging den Gouverneur-Generaal of den waarnemende Gouverneur-Generaal” (penghinaan yang disengaja terhadap Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal ad-interim).

Penghinaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, gambar, terbuka ataupun tertutup, di hadapan yang dihina ataupun tidak di hadapan yang dihina adalah tindak pidana terhadap Martabat Kerajaan.

Ketentuan-ketentuan hukum tentang haatzaai artikelen amat sangat dapat diterima sepanjang ketentuan-ketentuan hukum tersebut diberlakukan HANYA terhadap penghinaan yang dilakukan terhadap Martabat Kerajaan (dan Gubernur Jenderal yang, di masa kolonialisme mewakili Martabat Kerajaan), karena sesuai Konstitusi Raja tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat disakiti, dan tidak dapat dihina, karena Raja:

  • tidak mempunyai kekuasaan politik – bila memiliki kekuasaan politik, kekuasaan politik dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
  • kekuasaannya terbatas pada pelaksanaan Martabat Kerajaan yang bersifat seremonial – yang tidak dapat diselewengkan; dan
  • adalah simbol persatuan bangsa (perhatikan sejarahnya bahwa Raja Belanda adalah Pangeran Jerman yang DIMINTA oleh Rakyat Belanda untuk menerima Mahkota Belanda).

Bagaimana dengan pemerintahan presidentiil di mana presiden tidak saja menjabat sebagai kepala negara akan tetapi juga kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan politik (yang rawan penyelewengan) dan tidak pernah diminta oleh Rakyat untuk menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan jalan mencalonkan diri untuk dipilih Rakyat? Masih relevankah pasal-pasal pidana yang melindungi Martabat Kerajaan, yang lahir di negara dengan sistem Monarki di abad ke-19, terhadap sistem pemerintahan presidentiil di negara dengan sistem Republik di abad ke-21?

Silakan anda sendiri yang menjawabnya.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: