Skip to content

PERJANJIAN-PERJANJIAN DI BIDANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIKESAMPINGKAN OLEH UNDANG-UNDANG ANTI-MONOPOLI

April 2, 2010

Pasal 50.b dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Undang-undang Anti-Monopoli”) mengecualikan semua perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, disain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Dari sudut pandang Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, bunyi dari Pasal tersebut di atas dipandang (i) secara khusus bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang justru melarang pembuatan perjanjian-perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang berakibat merugikan perekonomian Indonesia dan berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan (ii) secara umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847-23) yang berbunyi:

Overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen.

Dezelve kunnen aan derden niet ten nadele verstrekken; zij kunnen aan derden geen voordeel aanbrengen, dan alleen in het geval voorzien bij artikel 1317.

yang terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (oleh Penulis) adalah sebagai berikut:

Perjanjian-perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga; perjanjian-perjanjian tersebut juga tidak boleh menguntungkan pihak ketiga, kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 1317.

Adapun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang justru melarang pembuatan perjanjian-perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang berpotensi perugikan perekonomian Indonesia dan menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

Pasal 71.1 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten:

Perjanjian Lisensi (di bidang Paten) tidak boleh memuat ketentuan , baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi[1] pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Pasal 47.1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk:

Perjanjian Lisensi (di bidang Merk) tidak boleh menuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya[2].

Pasal 47.1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Perjanjian Lisensi (di bidang Hak Cipta) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atat memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36.1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri:

Perjanjian Lisensi (di bidang Disain Industri) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atat memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28.1 Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu:

Perjanjian Lisensi (di bidang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atat memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, kata “berkaitan” dalam Pasal 50.b dari Undang-undang Anti-Monopoli membuat tidak saja perjanjian-perjanjian yang memang secara khusus berada di bidang (ranah) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikesampingkan dari keberlakuan ketentuan-ketentuan Undang-undang Anti-Monopoli, akan tetapi seluruh perjanjian di bidang (ranah) lain yang (sepanjang) berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, juga ikut dikesampingkan dari keberlakuan Undang-undang Anti-Monopoli.

Ketentuan tersebut dapat berakibat multi-tafsir, sehingga orang dapat menafsirkan bahwa suatu joint venture agreement (perjanjian usaha patungan) yang, mungkin, melandasi pendirian suatu perseroan terbatas di bidang penanaman modal asing, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya akan bergantung pada teknologi, know-how dan hak-hak atas kekayaan intelektual milik salah satu pihak dalam joint venture agreement, misalnya pihak asing; dan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut oleh karenanya ditanda-tangani suatu perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual, perjanjian waralaba (franchise agreement), perjanjian bantuan teknis (technical assistance agreement), perjanjian manajemen (management contract) dan sebagainya, hal mana mungkin juga sudah disebut sebagai rujukan (incorporation by reference) dalam joint venture agreement, maka joint venture agreement tersebut akan dikesampingkan dari keberlakuan Undang-undang Anti-Monopoli karena dianggap berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) kemudian menerbitkan Peraturan Komisi No. 2/2009 tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Peraturan tersebut memperbaiki beberapa istilah yang mungkin secara salah kaprah telah dipergunakan dalam Pasal 50.b dari Undang-undang Anti-Monopoli, antara lain sebagai berikut:

I. Istilah Lisensi

Penyebutan istilah “lisensi” yang diikuti dengan istilah-istilah “paten”, “merek dagang”, “hak cipta”, “disain produk industri”, “rangkaian elektronik terpadu” dan “rahasia dagang”, memberikan kesan bahwa “lisensi” adalah suatu bentuk hak atas kekayaan intelektual tersendiri di samping “paten”, “merek dagang”, “hak cipta”, “disain produk industri”, “rangkaian elektronik terpadu” dan “rahasia dagang”.

Perbaikan yang dilakukan menghendaki agar setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50.b dari Undang-undang Anti-Monopoli sebagai berikut:

  1. bahwa perjanjian yang berkaitan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang dimaksud dalam Pasal 50.b dari Undang-undang Anti-Monopoli adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak disain industri, hak disain tata letak sirkuit terpadu dan hak rahasia dagang;
  2. bahwa istilah “merek dagang” hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa; dan
  3. bahwa istilah “rangkaian elektronik terpadu” hendaknya dimaknai sebagai “disain tata letak sirkuit terpadu”

Kritik dari Penulis:

  1. Bilamana Peraturan tersebut bermaksud memperbaiki penggunaan istilah, mengapa istilah “disain produk industri” tidak diperbaiki dengan menggunakan istilah baku yang dipergunakan di bidang hak atas kekayaan intelektual, yaitu “disain industri”?
  2. Bilamana Peraturan tersebut bermaksud memperbaiki penggunaan istilah, mengapa “hak perlindungan varietas tanaman” tidak dimasukkan untuk melengkapinya, sedangkan diketahui bahwa “hak perlindungan varietas tanaman” adalah hak atas kekayaan intelektual?
  3. Bilamana Peraturan tersebut bermaksud memperbaiki penggunaan istilah, mengapa istilah “berkaitan” dalam Pasal 50.b Undang-undang Anti-Monopoli dibiarkan saja, bukankah sesuai argumen Penulis di atas, istilah “berkaitan” itu menjadikan cakupan istilah “perjanjian” menjadi sangat luas?
  4. Bilamana Peraturan tersebut bermaksud meluruskan pemahaman mengenai perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, mengapa hanya dibatasi pada “lisensi” saja, sedangkan perjanjian-perjanjian alih teknologi dan know-how (transfer of technology and transfer of know-how), perjanjian jual beli hak atas kekayaan intelektual, perjanjian hibah hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian penjaminan hak atas kekayaan intelektual  juga merupakan perjanjian (yang berkaitan dengan) hak atas kekayaan intelektual?

II. Sifat Rezim Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Rezim Hukum Persaingan Usaha yang Saling Melengkapi

Peraturan tersebut telah dengan baik memberikan pemahaman bahwa rezim hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan rezim Hukum Persaingan Usaha bukanlah sesuatu yang bertolak belakang, akan tetapi bersifat komplementer dan saling melengkapi karena sama-sama bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi serta mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

III. Sifat Eksklusivitas Hak atas Kekayaan Intelektual versus Praktek Monopoli

Peraturan tersebut juga telah dengan baik memberikan pemahaman bahwa sekalipun Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif, hendaknya dipahami bahwa dengan adanya hak eksklusif tidak berarti secara otomatis telah terjadi praktek monopoli dalam pasar.

Kritik dari Penulis:

Sayangnya, Peraturan tersebut tidak menjelaskan mengapa dengan adanya hak eksklusif tidak berarti secara otomatis telah terjadi praktek monopoli dalam pasar, Peraturan tersebut hanya memberikan contoh saja, tanpa memberikan landasan berpikir filosofis/ratio legis mengapa dengan adanya hak eksklusif tidak berarti secara otomatis telah terjadi praktek monopoli dalam pasar.

IV. Perjanjian Lisensi yang Dikecualikan

Peraturan tersebut juga telah memberikan garis batas yang tegas bahwa hendaknya setiap orang memandang bahwa perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 50.b Undang-undang Anti-Monopoli adalah perjanjian lisensi yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.

Kritik dari Penulis:

Penetapan garis batas ini sudah sangat baik, karena memberikan perlindungan bagi perjanjian-perjanjian lisensi yang telah memenuhi persyaratan di bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual yang memang melarang pembuatan perjanjian di bidang hak atas kekayaan intelektual yang berpotensi merugikan perekonomian negara dan menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lagipula, perjanjian di bidang hak atas kekayaan intelektual (misalnya lisensi atau pengalihan) yang secara sah telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak dapat begitu saja oleh KPPU divonnis bertentangan dengan Undang-undang Anti-Monopoli, dan kewenangan untuk membatalkan pendaftaran, yang merupakan suatu pendaftaran publik untuk memenuhi asas publisitas tersebut, ada di tangan pengadilan, bukan di tangan lembaga peradilan semu.

Namun demikian, tolok ukur yang bagaimana yang dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa suatu perjanjian lisensi telah memenuhi persyaratan bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual? Siapa yang menentukannya? Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual atau KPPU? Bilamana yang menentukan adalah Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, maka sesuai bunyi Peraturan, KPPU harus tunduk. Tetapi, apakah Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual diberi mandat oleh undang-undang untuk menilai apakah suatu perjanjian lisensi berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Dan bagaimana dengan efektivitas pendaftaran perjanjian lisensi yang hingga kini masih terbengkalai karena belum ada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tara cara pendaftaran perjanjian lisensi?

Lebih lanjut lagi, Peraturan ini, menurut Penulis, TIDAK menggaris-bawahi makna yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang melarang pembuatan perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang berpotensi merugikan pereokonomian bangsa dan negara serta berpotensi menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Bahwa Paragraf 5 dari Penjelasan atas Konsiderans bagian Menimbang dari Undang-undang Anti-Monopoli tersebut berbunyi:

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. [Penebalan dan garis bawah oleh Penulis]

Dalam kaitannya dengan Pasal 50.b dari Undang-undang Anti-Monopoli, lahirnya paragraf kelima dari Penjelasan atas Konsiderans bagian Menimbang dari Undang-undang Anti-Monopoli tersebut dilandasi oleh asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menekankan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Pengertian perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perjanjian yang dibuat secara sah sesuai ketentuan Pasal 1338 juncto Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang cara pelaksanaanya harus memenuhi ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian lisensi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual adalah perjanjian, dan oleh karenanya juga tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Semua perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk perjanjian lisensi, hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak boleh merugikan pihak lain manapun, apalagi masyarakat luas dan terlebih lagi perekonomian bangsa dan negara.

Perlu dipahami bahwa dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dikenal dua macam lisensi, yaitu lisensi kontraktual (contractual licence) dan lisensi wajib (compulsory licence). Kontraktual ataukah wajib, suatu lisensi di bidang hak atas kekayaan intelektual tetap suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Undang-undang Anti-Monopoli.

Dalam konteks hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, lisensi sendiri adalah suatu perjanjian dengan mana pihak pemilik sah dari suatu hak atas kekayaan intelektual memberikan ijin (lisensi) kepada pihak lain apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti.

Yang membedakan lisensi kontraktual dari lisensi wajib adalah bahwa;

  1. Lisensi kontraktual adalah suatu perjanjian dibuat murni (purely) berdasarkan kesepakatan/negosiasi di antara para pihak untuk tujuan memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak (licensor dan licensee); sedangkan
  2. Lisensi wajib adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan lazimnya untuk kepentingan umum, misalnya lisensi wajib atas produk obat-obatan dan farmasi yang dilindungi oleh hak paten yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah penyakit di suatu wilayah negara tertentu, atau lisensi wajib atas produk pertanian yang dilindungi oleh hak paten yang dibutuhkan untuk menanggulangi wabah kelaparan di suatu wilayah negara tertentu, (Pasal 74 – 87 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten); atau lisensi wajib atas penterjemahan dan perbanyakan karya-karya tulis ilmiah yang tertulis dalam bahasa asing yang sangat diperlukan untuk tujuan pendidikan (Pasal 16 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Dalam lisensi wajib, negara yang mengalami wabah penyakit atau wabah kelaparan atau negara yang memerlukan distribusi yang luas dari suatu karya tulis ilmiah yang dilindungi hak cipta bernegosiasi dengan negara tempat kedudukan produsen obat-obatan yang dilindungi hak paten yang dapat membantu menaggulangi wabah penyakit atau negara tempat kedudukan produsen produk-produk pertanian yang dilindungi hak paten yang dapat membantu menanggulangi wabah kelaparan, atau negara tempat kedudukan pemilik hak cipta atas suatu karya tulis ilmiah untuk mewajibkan produsen obat atau produk-produk pertanian atau pemilik hak cipta atas karya tulis ilmiah tersebut untuk memberikan lisensi kepada perusahaan obat generik atau perusahaan produsen produk-produk pertanian atau perusahaan penterjemah/penerbit/pencetak buku-buku karya tulis ilmiah yang berkedudukan di negara yang membutuhkan, bilamana perusahaan produsen obat-obatan generik/perusahaan produsen produk-produk pertanian atau perusahaan penterjemah/penerbit/pencetak buku-buku karya tulis ilmiah yang berkedudukan di negara yang membutuhkan telah berusaha untuk mendapatkan lisensi kontraktual dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan komersial yang wajar dari pemilik hak atas kekayaan intelektual yang dimaksud tidak berhasil mendapatkannya, akan tetapi negara sangat membutuhkan.

Dengan demikian, suatu lisensi wajib per se HARUS dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Anti-Monopoli (khususnya Pasal 50.b) karena tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum sehingga tidak berakibat merugikan orang lain atau masyarakat umum sebagaimana dilarang oleh Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal perjanjian yang merugikan orang lain.

Karena merek dagang, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman adalah hak-hak yang pelaksanaanya berdasarkan sifat alamiahnya tidak akan pernah dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat umum dan oleh karenanya berdasarkan Paris Convention 1883, Stockholm Act 1967, dianggap sepenuhnya sebagai hak atas kekayaan industrial (yang pada hakekatnya berbeda dari hak atas kekayaan intelektual), sehingga tidak mengenal lisensi wajib, tidak dapat dikecualikan dari keberlakuan Pasal 50.b Undamg-undang Anti-Monopoli, hanya atas dasar telah memenuhi persyaratan di bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, bilamana tetap bertentangan dengan semangat Undang-undang Anti-Monopoli, lagipula bilamana lembaga, yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerima pendaftaran perjanjian lisensi, tidak diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan penilaian apakah perjanjian lisensi tersebut berpotensi menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Saran Penulis adalah, mungkin, bilamana Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftaran perjanjian lisensi telah diundangkan dan oleh karenanya sistem pendaftaran perjanjian lisensi telah menjadi efektif, sebelum Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual mengabulkan permohonan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut, KPPU dapat diminta untuk menilai apakah perjanjian lisensi hak atas kekayaan intelektual tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Anti-Monopoli. Lagipula, pemegang lisensi (licensee) BUKANLAH pemilik hak eksklusif hak atas kekayaan intelektual yang atas dasar kewenangan sendiri dapat mencegah orang lain untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang menjadi obyek dari perjanjian lisensi, karena pemegang lisensi hanyalah menerima ijin dari pemilik hak atas kekayaan intelektual apakah untuk (i) menggunakan barang yang dilindungi dengan/oleh hak atas kekayaan intelektual untuk pemakaian sendiri, atau (ii) mengkomersialisasikan barang-barang yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut dengan jalan memperbanyak, mendistribusikannya dan memperdagangkannya untuk tujuan komersial, dengan atau tanpa royalti. Kewenangan tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) kepada pemegang lisensi (licensee) berdasarkan perjanjian lisensinya, kuasa mana hanya dapat dijalankan untuk kepentingan pemilik hak atas kekayaan intelektual (licensor) dan bukan untuk pemegang lisensi (licensee).

Analisis atas perjanjian-perjanjian lisensi dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha dan hukum perdagangan internasional berdasarkan konvensi-konvensi internasional akan ditulis dalam Bahasa Inggris dalam blog yang lain.

Prahasto W. Pamungkas © 2010


[1] Bandingkan dengan Pasal 25 (1) b (Posisi Dominan) UU No. 5/1999.

[2] Ibid.

About these ads
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers

%d bloggers like this: