Skip to content

DAPATKAH PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN HASIL PROSEDUR MEDIASI KARENA ADANYA NOVA?

April 16, 2010

Sebenarnya ini adalah artikel lama yang menjawab pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang rekan dari perwakilan World Bank di Jakarta melalui Pusat Mediasi Nasional (“PMN”), di mana saya, selaku Mediator Pengadilan (Court-Annexed Mediator) yang lulus pada batch pertama pendidikan mediasi yang diselenggarakan oleh PMN pada tahun 2003, telah menjadi anggota PMN sejak tahun itu (Lihat daftar Mediator dengan klik di sini dan lihat mediator dengan nomor urut 16).

DAPATKAH PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN TERHADAP AKTA PERDAMAIAN HASIL PROSEDUR MEDIASI KARENA ADANYA NOVA?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, pembahas akan terlebih dahulu membahas dan menguraikan aspek yuridis dari (i) Peninjauan Kembali (“PK”), (ii) akta perdamaian dan (iii) prosedur mediasi sebagai berikut.

I.       Peninjauan Kembali (“PK”)

PK adalah suatu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan-putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). PK ada 2 (dua) macam. Yang pertama ialah Herziening, yaitu peninjauan kembali terhadap putusan-putusan lembaga peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (hal mana tidak akan dibahas di sini) dan yang kedua ialah Request Civiel, yaitu peninjauan kembali terhadap putusan-putusan lembaga peradilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam lapangan hukum perdata, PK atau Request Civiel dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara perdata (gugatan) yang telah diputus oleh lembaga peradilan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (biasanya putusan Kasasi). Permohonan PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau yang mendapat kuasa dari mereka.

Sejalan dengan konteks pertanyaannya, maka saya hanya membahas mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan PK  menurut Pasal 67 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5/2004 tentang Perubahan atas UU No. 14/1985 sebagai berikut:

(a)        apabila putusan didasarkan pada suatu tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

(b)        apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (nova, singular: novum);

(c)        apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

(d)        apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

(e)        apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;

(f)         apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (manifest error).

Selanjutnya mengenai jangka waktu dan prosedur pengajuan permohonan PK dapat dibaca dalam ketentuan yang berlaku.

Jadi, jelas bahwa dalam hal pengajuan permohonan PK karena adanya Nova, PERKARA TELAH DIPUTUS.

II.      Akta Perdamaian

Istilah perdamaian dapat dijumpai dalam hukum lapangan hukum perdata secara umum maupun dalam lapangan hukum kepailitan, yang merupakan cabang dari lapangan hukum perdata.

Pengertian perdamaian dalam lapangan hukum perdata secara umum berbeda dari pengertian perdamaian dalam lapangan hukum kepailitan. Hal ini saya tegaskan karena dalam pendidikan mediasi tersebut ada seorang peserta, pengacara juga, yang bertanya kepada instruktur mengenai apakah proses perdamaian melalui mediasi juga berlaku dalam proses perdamaian dalam kepailitan, hal mana sejak awal sudah sangat jelas Penulis ketahui bahwa keduanya ada pada ranah yang berbeda.

II.1.     Perdamaian Untuk Mengakhiri atau Mencegah Sengketa

Kata perdamaian dalam lapangan hukum perdata secara umum adalah terjemahan dari Bahasa Belanda dading. Dalam kamus hukum Rechtsgeleerd Handwoordenboek karangan Mr. S.J. Fockema Andreae, dading merupakan:

Schikking, transactie, vergelijk: Overeenkomst waarbij de partijen, onder tegemoetkoming van beide kanten, een aanhangig rechtsgeding ten einde brengen of een te voeren geding voorkomen. Zij moet sxhriftelijk worden aangegaan en heeft tussen partijen kracht van gewijsde. (penebalan dan garis bawah oleh pembahas).

Artinya:

Perjanjian dengan mana para pihak dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah suatu perkara. Dading harus dibuat secara tertulis dan memiliki kekuatan hukum tetap di antara para pihak yang membuatnya.

Definisi tersebut sejalan dengan definisi dading dalam Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 – 23), yang berbunyi:

Dading is eene overeenkomst waarbij partijen, tegen overgave, belofte, of terughouding eener zaak, een aanhangig geding ten en einde brengen of een te voeren geding voorkomen. Deze overeenkomst is slechts van waarde, indien zij schriftelijk is aangegaan.

Pasal 1858 KUH Perdata berbunyi:

Dadingen hebben tusschen de partijen de kracht van gewisjde in het hoogste ressort.

Terjemahannya dapat dibaca pada berbagai terjemahan KUH Perdata yang banyak beredar, termasuk terjemahan Prof. R. Subekti SH dan R. Tjitrosudibio SH.

Jadi, dading adalah suatu perjanjian (overeenkomst) yang tunduk pada buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (wettiglijk) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelven hebben aangegaan tot wet). Jadi, asalkan dading tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mempersyaratkan:

(a)           kesepakatan (toestemming/mutual consent);

(b)           kecakapan (bekwaamheid/quality);

(c)           hal tertentu (bepaalde onderwerp/certain object); dan

(d)           kausa yang halal (geoorloofde oorzaak/licit cause)

dan dibuat secara tertulis seuai ketentuan Pasal 1850 KUH Perdata, dading tersebut (i) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelven hebben aangegaan tot wet) dan (ii) memiliki kekuatan hukum tetap di antara para pihak yang membuatnya (heeft tussen partijen kracht van gewijsde).

Dengan demikian, dading hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana (i) para pihak yang terikat oleh dading menyepakati pembatakan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (met wederzijdsche toestemming) atau (ii) atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart) (Pasal 1338 KUH Perdata, alinea kedua).

Pengertian perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement/HIR) adalah sama dengan pengertian dading dalam KUH Perdata.

Pasal 130 HIR tersebut berbunyi:

(1)        Wanneer ten bepaalden dage partijen verschenen zijn, zal de landraad, bij monde van den voorzitter, trachten haar tot een vergelijk te brengen.

(2)        Indien zoodanig vergelijk tot stand komt, zal daarvan, staande de terechtzitting, eene akte worden opgemaakt, waarbij partijen veroordeeld zullen worden tot nakoming van de getroffen overeenkomst, welke akte dezelfde kracht zal hebben en op dezelfde wijze ten uitvoer zal worden gelegd, als een gewoon vonnis.

(3)        Van zoodanig gewisjde wordt geen hooger beroep toegelaten.

(4)        Wanneer bij de pohing om partijen tot een vergelijk te brengen, de bemoeinis van een tolk wordt vereischt, zullen dienaangaande de voorschriften van het volgende artikel worden nagekomen.

Terjemahannya dapat dibaca pada berbagai terjemahan KUH Perdata yang banyak beredar. Yang terpenting untuk dipahami dari ketentuan Pasal 130 HIR ialah bahwa (i) kewajiban mendamaikan para pihak yang berperkara ada pada Ketua Pengadilan, (ii) para pihak yang berperkara hadir pada sidang hari pertama, SEHINGGA perkara sudah dimulai. Dan oleh karenanya, perdamaian yang dilakukan menurut Pasal 130 HIR bertujuan untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung (een aanhangig geding ten en einde brengen) sebagaimana dimaksud oleh anak kalimat pertama Pasal 1850 KUH Perdata. HARUS senantiasa diingat bahwa perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 1850 KUH Perdata maupun 130 HIR BUKAN perdamaian dalam pengertian hukum kepailitan yang akan dibahas berikut ini.

III.     Prosedur Mediasi

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini merupakan suatu produk hukum sebagai suatu hasil dari fungsi rechtschepping (pembentukan hukum) oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi yang mempunya kewenangan memeriksa perkara-perkara yang tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Dasar penerbitan Perma ini ialah Pasal 130 HIR atau padanannya dalam Reglemen Daerah Seberang (Rechtsreglement Buitengewesten atau disingkat RBg). Tujuan diterbitkannya Perma ini ialah mengurangi tumpukan perkara (backlog) di Mahkamah Agung sehingga perkara-perkara gugatan dapat diselesaikan secara damai di antara para pihak tanpa membebani Mahkamah Agung.

Karena kewajiban mendamaikan para pihak adalah kewajiban Ketua Pengadilan (pasal 130.1 HIR) dan dilimpahkan kepada Ketua Majelis, maka juru damai atau mediatornya pada hakekatnya adalah Hakim. Namun, Ketua Majelis dapat melimpahkan kewenangan ini pada mediator non-hakim untuk membantu tugas-tugas Ketua Majelis dalam mendamaikan para pihak. Hal ini tentunya juga terserah pada kesepakatan para pihak yang berperkara.

Karena Perma ini hanya mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma ini hanya berlaku bagi perkara-perkara gugatan yang sudah terdaftar di Pengadilan dan oleh karenanya Prosedur Mediasi menurut Perma ini bertujuan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung (aanhangig geding ten en einde brengen) dan tidak berlaku bagi proses perdamaian dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa (een te voeren geding voorkomen). Perma ini juga tidak berlaku bagi prosedur mediasi yang tunduk pada UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun ketentuan hukum lain tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ketentuan hukum asing/internasional).

Sebagai ilustrasi saja, seorang mediator yang diminta untuk membantu menyelesaikan suatu perkara sengketa yang belum didaftarkan pada Pengadilan atau dengan kata lain mencegah terjadinya sengketa (een te voeren geding voorkomen) tidak terikat ketentuan Perma sehingga tidak harus menyelesaikan proses mediasi dalam waktu 30 hari. Prosedur mediasi menurut UU Arbitrase jelas tidak tunduk pada Perma.

II.2.     Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian dalam kepailitan adalah terjemahan dari kata akkoord. Berbeda dari perdamaian dalam lapangan hukum perdata secara umum, perdamaian dalam kepailitan BUKAN untuk mengakhiri sengketa atau mencegah suatu sengketa, karena perkara kepailitan TIDAK termasuk dalam jurisdiksi contentius sebagaimana halnya perkara gugatan perdata biasa, akan tetapi termasuk dalam jurisdiksi voluntair karena merupakan permohonan putusan pernyataan pailit. Dalam kepailitan tidak ada sengketa, oleh karenanya perdamaian dalam kepailitan (i) dilakukan setelah perkaranya diputus (putusan pernyataan pailit telah diucapkan) dan tidak dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan ataupun setelah para pihak didamaikan menurut ketentuan Pasal 130 HIR, dan (ii) bertujuan menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara sebaik-baiknya.

IV.     Dapatkah Permohonan PK Diajukan Terhadap Akta Perdamaian Hasil Prosedur Mediasi Karena Adanya Nova?

Sebagaimana diuraikan di atas, akta perdamaian hasil prosedur mediasi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

(i)         akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tunduk pada Perma, dengan kata lain tunduk pula pada Pasal 130 HIR dan Pasal 1850 et seq. KUH Perdata;

(ii)        akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tidak tunduk pada Perma, dengan kata lain hanya tunduk pada Pasal 1850 et seq. KUH Perdata; dan

(iii)       akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tunduk pada ketentuan hukum tentang Arbitrase (di Indonesia: UU Arbitrase).

Ad 1.   Akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tunduk pada Perma

Akta perdamaian ini tunduk pada Pasal 130 HIR dan Pasal 1850 et seq. KUH Perdata, dan oleh karenanya:

-           mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) di antara para pihak yang membuatnya;

-           tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi (geen hooger beroep toegelaten);

-           mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelven hebben aangegaan tot wet); dan

-           hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh para pihak yang membuatnya ilamana (i) para pihak yang terikat menyepakati pembatakan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (met wederzijdsche toestemming) atau (ii) atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart).

Yang menjadi pertanyaan saya ialah apakah yang dimohonkan PK ialah akta perdamaian tersebut ataukah putusan Pengadilan yang mengesahkan akta perdamaian tersebut. Jika yang hendak dilawan ialah akta perdamaian yang nota bene adalah kesepakatan/perjanjian damai para pihak, maka SECARA TEORITIS para pihak hanya dapat membatalkannya dengan jalan mengikuti ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea kedua, atau mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 1859 – 1864 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang sama sekali tidak menyinggung mengenai adanya nova (bukti-bukti yang menentukan yang belum terungkap selama persidangan).

Ad 2.   Akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tidak tunduk pada Perma

Akta perdamaian ini tunduk pada Pasal 1850 et seq. KUH Perdata, dan oleh karenanya, sama dengan Akta Perdamaian hasil prosedur mediasi yang tunduk pada Perma:

-           mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) di antara para pihak yang membuatnya; SEHINGGA

-           tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi (geen hooger beroep toegelaten);

-           mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelven hebben aangegaan tot wet); dan

-           hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh para pihak yang membuatnya ilamana (i) para pihak yang terikat menyepakati pembatakan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (met wederzijdsche toestemming) atau (ii) atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart).

Karena tidak ada proses persidangan di Pengadilan, maka akta perdamaian menurut prosedur ini hanya dapat dibatalkan para pihak yang membuatnya menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, alinea kedua, Pasal 1266 KUH Perdata, jika salah satu pihak wanprestasi, atau menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 1859 – 1864 KUH Perdata yang mempersyaratkan:

(i)         adanya kekhilafan (dwaling) mengenai orang atau mengenai obyek (onderwerp) dari sengketanya;

(ii)        dalam segala hal bila ada paksaan (geweld) atau penipuan (bedrog)

(Pasal 1859 KUH Perdata, atau dengan kata lain melanggar ketentuan Pasal 1320)

(iii)       bilamana akta perdamaian, sebagai akibat dari adanya suatu kekhilafan tersebut, dibuat mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali bilamana para pihak secara tegas telah membuat perdamaian mengenai kebatalan tersebut (Pasal 1860 KUH Perdata)

(iv)       bilamana akta perdamaian dibuat berdasarkan bukti-bukti yang kemudian terbukti palsu (Pasal 1861 KUH Perdata, vide kemiripannya dengan syarat pertama permohonan PK);

(v)        bilamana akta perdamaian dibuat atas suatu sengketa yang telah diakhiri dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak (Pasal 1862 KUH Perdata, alinea pertama) (JADI sengketanya ternyata telah diakhiri dulu dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak, baru dibuat akta perdamaiannya DAN BUKAN akta perdamaian tersebut yang disahkan dengan suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak);

(vi)       bilamana akta perdamaian tersebut dibuat atas satu masalah saja yang kemudian diketahui adanya catatan-catatan bahwa salah satu pihak tidak sedikitpun punya hak untuk mengajukan catatan-catatan tersebut (waarop door de naderhand ontdekte bescheiden gebleken mogt zijn dat eene der partijen geen het minste regt had) (Pasal 1863 KUH Perdata, alinea kedua) (Catatan: INI BUKAN NOVUM).

Ad 3.   Akta perdamaian hasil prosedur mediasi yang tunduk pada ketentuan hukum mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menurut Pasal 6 ayat 7 UU Arbitrase, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penanda-tanganan.

Jelas bahwa akta perdamaian hasil prosedur mediasi jenis yang ketiga ini CUKUP DIDAFTARKAN pada dan TIDAK PERLU DIMINTAKAN PENGESAHAN oleh Pengadilan untuk dilaksanakan para pihak dengan itikad baik.

Dari uraian tersebut di atas, tentunya sangat janggal mengupayakan pembatalan atau pernyataan batal atas suatu akta perdamaian yang (i) telah disepakati para pihak dan, oleh karenanya, (ii) tidak pernah ada pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, dengan prosedur permohonan PK karena alasan nova.

Bilamana yang hendak dilawan ialah putusan Pengadilan yang mengesahkan akta perdamaian tersebut, dengan prosedur permohonan PK karena adanya nova, maka menjadi pertanyaan bagi saya, bukti-bukti apa yang tidak pernah terungkap pada waktu permohonan pengesahan akta perdamaian berlangsung dan kemudian baru terungkap setelah (i) para pihak sepakat berdamai dengan membuat akta perdamaian dan setelah (ii) akta perdamaiannya disahkan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dan kesepakatan para pihak sendiri?

Dengan segala kerendahan hati, topik ini akan jauh lebih menggugah bilamana yang dipertanyakan ialah:

DAPATKAH KREDITOR (PIHAK KETIGA) MENUNTUT PEMBATALAN ATAS AKTA PERDAMAIAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH ATAU DIDAFTARKAN PADA PENGADILAN, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1859 DAN 1860 KUH PERDATA JUNCTO PASAL 1341 KUH PERDATA (ACTIO PAULIANA)?

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers

%d bloggers like this: